Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Bapak. Dominggus Silaban.SH.MH menghadiri undangan KPK dalam acara Penandatanganan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dan penyerahan Source Kode yang dilaksanakan di Hotel Siantar Kota Siantar.

Adapun yang menjadi tuan rumah acara tersebut adalah PJS Walikota Siantar Drs.Jusmadi Damanik SH.MM ,acara ini juga dihadiri oleh empat orang kepala daerah yaitu :

-          Bupati Labuhanbatu

-          Bupati Kisaran

-          Walikota Tanjung Balai

-          Dan PJS Walikota Siantar

Acara ini juga dihadiri oleh tiga orang ketua Pengadilan Negeri yaitu :

-          Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat

-          Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

-          Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Dalam acara ini dilakukan penandatanganan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi oleh Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri yang hadir.

Melalui acara ini diharapkan Kepala Daerah sebagai pimpinan daerah diharapkan menjadi orang yang pertama melakukan pemberantasan korupsi di daerahnya dengan melakukan pengawasan terhadap instansi dibawahnya.

Harapan kita bersama korupsi disegala bidang dapat dihilangkan.

Berdasarakan Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi  yang di delegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantuprapat Nomor : W2.U/6728/KP.11.01/IX/2016, tanggal 22 September 2016 tentang monitoring Kepatuhan LHKPN, Maka pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2016 telah dilaksanakan Pemeriksaan kelalaian dalam kepatuhan pelaporan LHKPN Pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : W2.U13/7785/KP.01.10/X/2016 tentang Penunjukan Team Pemeriksa Kelalaian Dalam Kepatuhan LHKPN Pada Pengadilan Negeri Rantauprapa.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh team yang ditunjuk menjadi team pemeriksa kelalaian dalam kepatuhan pelaporan LHKPN pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu Bapak .TEUKU ALMADYAN SH.MH (Ketua) ,DENI ALBAR,SH (Anggota) dan MEGAWATI SIMBOLON (Sekretaris),Pemeriksaan dilakukan terhadap Bpk. SATIA MAULANA SIREGAR (Panmud Hukum), SUMESNO (Panmud Perdata), dan SUMARDI (Panitera Pengganti) dikarenakan telah lalai dalam melaporkan LHKPN Ke KPK sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/6728/KP.11.01/IX/2016, tanggal 22 September 2016 tentang monitoring Kepatuhan LHKPN

Hal ini dilakukan untuk mendisiplikan setiap Hakim dan pegawai atas kepatuhan terhadap perintah yang di berikan oleh atasan di lingkungan Mahkamah Agung RI.